Proses regristasi administrasi keuangan dan pembayaran Unusa

Postingan populer dari blog ini

Proses pelayanan kesehatan

 Kerjakan kesehatan adalah tujuan sebagai instrumen proses dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan termasuk implementasi serta penilaian. Kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap penggunaan pelayanan kesehatan termasuk manajer dan pekerja kesehatan kebijakan-kesehatan dapat dilihat sebagai sudut pandang keputusan yang saling berhubungan yang pada prakteknya peduli kepada pelayanan kesehatan masyarakat atau green and thorgood 1998
Baca selengkapnya

Indonesia Emas (mandiri dan bersatu dalam nilai gotong royong yang berintegritas)

Gambar
Materi yang ke 3 disampaikan oleh bapak Wagub Jatim Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal terakhir dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu berkontribusi di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kita tidak hanya dituntut untuk mendalami disiplin keilmuan masing-masing tetapi harus memiliki kompetensi dan karakter penunjang. Beberapa diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi,kemampuan kepemimpinan, kreatifitas dan problem solving. Untuk membantu mahasiswa memperoleh kemampuan tersebut Kemendikbud ristek memberikan kebijakan belajar kampus merdeka.
Baca selengkapnya

Generasi Muda Berintegritas Anti Korupsi

Gambar
 Materi yang ke 7 di sampaikan oleh bapak Prof. Dr. Haryono Umar, SE., Ak., M.Sc., CA - Guru Besar UMJ dana wakil Rektor Perbanas Institute dan di moderatori oleh bapak Yauwan Tobing Lukiyono, S.St.,M.T Beliau membahas mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Jenis tindak pidana korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004-2021. 64% penyuapan dan 23% pengadaan barang dan jasa. 1. Penyalahgunaan 2. TPPU 3. Pemungutan 4. Perizinan 5. Merintangi proses KPK Contoh tindak pidana korupsi: 1. Pemerasan 2. Perbuatan curang 3. COI dalam pengadaan 4. Gratifikasi 5. Penggelapan dalam jabatan 6. Suap menyuap 7. Kerugian keuangan negara Korupsi UU 31 tahun 1999 30 Juni Terkait uang negara:  pasal 2 UU 31 tahun 1999 Pasal 3 UU 31 tahun 1999 Tidak terkait uang negara: suap, pemerasan, gratifikasi
Baca selengkapnya